Journey

LEGALISASI ASET BERKEDOK REFORMA AGRARIA
Reforma agraria sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, banyak juga masyarakat yang memahami reforma agraria ini dengan pertanian dan sengketa lahan. Namun maksud dari reforma agraria ini sendiri menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa reforma agraria merupakan semua penataan tanah baik dari kepemilikan penggunaan dan lain-lainnya.
Namun ketika tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang sering disebut PTSL merupakan pendataan tanah atau pensertifikatan tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Setelah dikeluarkannya peraturan ini prioritas pemerintah beralih ke pendaftaran tanah lengkap dan serentak hingga tingkat desa dan kelurahan. Perlu diketahui pada tahun sebelumnya program prioritas legalisasi aset dikenal dengan istilah Program Nasional Agraria (PRONA), yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yakni rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan. Antara PTSL dan PRONA memiliki tujuan yang sama yaitu legalisasi tanah agar adanya sertifikat dan kepemilikan yang jelas. Walaupun tujuannya sama namun tetap program yang berbeda.
Dengan demikian, adanya peraturan tersebut menjadikan semenjak tahun 2017 PTSL menjadi program prioritas kementerian ATR/BPN. Dapat kita lihat pada tabel berikut data target dan capaian PTSL.
Tahun
Target
Capaian

2017
5 Juta
5,4 Juta

2018
7 Juta
9,3 Juta

2019
9 Juta
11,2 Juta

2020
10 Juta
6,8 Juta

2021
9 Juta
1,8 Juta (Mei)

Target di tahun 2017 mengalami peningkatan 5 kali lipat dari tahun 2016. Di Tahun sebelumnya masih menggunakan sistem PRONA yang target nya hanya 1 juta. Ketika menggunakan PTSL target dan capaian yang besar. Ketika tahun 2020 adanya pandemi penyelenggaraan program ini menurun karena refocusing dana sehingga target tidak tercapai. Di Tahun 2021 data dari Kementerian ATR/BPN baru sampai bulan Mei yang mencapai 1,8 juta.
Dibalik suksesnya program PTSL melahirkan kesan kepedulian pemerintah dalam menyelesaikan konflik di bidang pertanahan. Namun disisi lain justru menimbulkan keraguan terhadap Langkah pemerintah di bidang agraria melalui PTSL. Sebagai program legalisasi aset, PTSL tidak mendukung program reforma agraria atau secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai kontra reforma agraria. Bagaimana bisa program legalisasi aset ini justru menjadi kontra reforma agraria.
         Tentu saja bisa, dalam pemerintahan Jokowi – jusuf kalla menyebutkan land reform menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara singkatnya land reform merupakan reforma agraria. Justru pada pemerintahan Jokowi- Ma’ruf reforma agraria tidak diangkat justru hanya fokus PTSL. Dapat dipahami bahwa reforma agraria sendiri merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Sedangkan pada PTSL ini justru tidak ada unsur – unsur reforma agraria yang tercermin dalam pelaksanaannya. Selain itu dari sisi inventaris seluruh data bidang tanah di Indonesia, PTSL tidak tampak sebagai program yang dapat mendukung terwujudnya reforma agraria. Karena pada dasarnya PTSL hanya melegalkan aset yang sejak awal telah menjadi milik masyarakat. Lalu mana yang urgent bagi pemerintah atas kedua program strategis tersebut. Apakah PTSL yang cenderung lebih mudah terealisasi ataukah reforma agraria yang mengedepankan penataan kembali guna menciptakan legislasi yang berkeadilan. Mari kita bahas mengenai legalisasi aset tanpa penataan, prioritas yang terlupakan dan reforma agraria dalam rangka pengadaan ruang publik.
PTSL: Legalisasi Aset Tanpa Penataan
Pendaftaran Tanah menjadi urgensi yang secepatnya harus dijawab dengan kebijakan percepatan. Pada tahun 2016, 71 tahun sejak Indonesia merdeka, dari kurang lebih 130 juta bidang tanah di Indonesia, baru 46 juta bidang tanah yang telah bersertifikat. Hal ini lantas menjadi alasan utama pemerintah menetapkan target yang tidak sedikit jumlahnya dalam rangka pensertifikatan tanah di seluruh wilayah NKRI.
Namun justru pada prakteknya PTSL sendiri menjadi tekanan tersendiri bagi Kementerian ATR/BPN. Sumber daya yang belum memadai serta target yang kurang realistis sangat menyulitkan dalam prosesnya. Berbagai macam alternatif dan strategi diupayakan oleh Kementerian ATR/BPN agar realisasi terhadap target yang ditetapkan pemerintah dapat  tercapai. Target tercapai namun program ini dilakukan berkejaran dengan waktu dan hasilnya bisa tidak akurat yang penting target terpenuhi. Apalagi ada salah satu alternatif dengan bantuan pihak ketiga seperti Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi (KJSKB). Hasil pengukuran dari KJSKB setelah di cek kembali ke lapangan ditemukan banyak kesalahan terutama terkait masalah teknis. Itu baru satu contoh kecil dari persoalan yang dihadapi oleh Kementerian ATR/ BPN. PTSL hanya program legalisasi aset yang mematenkan hak terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan yang sudah ada tidak adanya penataan kembali yang bersifat keadilan. Dengan hal ini bisa dilihat tidak adanya capaian kesejahteraan yang dijanjikan sebagai tujuan reforma agraria.
 Selain itu pada konflik akhir-akhir ini proses pelegalisasian aset di pesisir atau permukiman diatas air. pemerintah membuat suatu terobosan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) yang diupayakan dapat mengatasi permasalahan wilayah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun pemukiman di atas air dengan cara memberikan hak guna bangunan bukan hak milik hal ini dikemukakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya di acara diskusi publik. Sedangkan menurut kepala staf kepresidenan perlu adanya legalisasi karena Indonesia terdiri banyak pulau sehingga jika ada konflik adanya sebuah sertifikasi. Dari hal ini seharusnya adanya persamaan pemahaman mengenai pelegalisasian ini sendiri.
Reforma Agraria: Prioritas yang Terlupakan
Sudut pandang pemerintah terhadap reforma agraria hanya terbatas pada legalisasi aset milik rakyat. Melegalkan penguasaan dan pemilikan yang sejak awal sudah ada merupakan jalan pintas dan tersingkat karena hasilnya dapat dilihat dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan kegiatan penataan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ada dua hal yang ditekankan yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang pertanahan. Penataan Aset dilakukan dengan cara redistribusi tanah atau legalisasi aset. Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada penerima reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sehingga adanya Tanah Objek reforma agraria yang selanjutnya disingkat TORA, adalah tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Perpres ini dengan tegas menyebutkan bahwa aspek reforma agraria adalah legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dengan legalisasi ini realisasi dari reforma agraria yang sesungguhnya semakin jauh tertinggal. Hakikat dari tujuan reforma agraria ini untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dalam distribusi tanah sendiri ada dua ketimpangan. Pertama, ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan lahan bagi aktivitas pertanian rakyat. Ketimpangan yang pertama berkaitan erat dengan ketersediaan tanah untuk proyek kehutanan skala besar, proyek pertambangan skala besar, pembangunan perkebunan berskala besar, pembangunan kota baru dan pariwisata, industri berskala besar. Lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian rakyat adalah perasan dari sisa-sisa lahan yang telah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan industri tersebut. Lalu yang ke Kedua, dalam ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia perlu melihat kondisi ketimpangan distribusi tanah di antara kelompok-kelompok petani. Terus meningkatnya persentase jumlah petani kecil serta pertumbuhan jumlah rumah tangga tani yang tidak memiliki tanah menjadi penyebab meluasnya kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia (Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi 2011). Karena hal ini petani semakin terkucilkan dan kemiskinan semakin meningkat. Hari demi hari masalah ketimpangan semakin parah.
Perlu diketahui untuk tahun ini dan tahun depan pemerintah memiliki beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan, adapun rinciannya, 6 aset negara/PT Perkebunan Nusantara, 20 Hak Guna Usaha, dan 1 Hak Guna Bangunan oleh swasta. Kemudian, 1 lokasi transmigrasi, 2 Tanah Obyek Reforma Agraria, 1 objek pelepasan kawasan hutan, serta 1 tukar-menukar kawasan hutan. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan, 32 kasus yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN ini merupakan bagian dari 137 kasus/lokasi gambaran penanganan agraria prioritas tahun ini. Walaupun demikian masih adanya persoalan seperti konflik kepemilikan dan penempatan aset milik BUMN. Dalam BUMN sendiri saja belum jelas mengenai hak, penataan dan penempatan lahannya. Dari hal tersebut pemerintah harus memiliki langkah konkrit untuk mengatasi hal tersebut.  Pemerintah juga harus menepati janji reforma agraria ini dengan regulasi dan cara yang tepat. 
Reforma Agraria Dalam Rangka Pengadaan Ruang Publik
Reforma agraria juga berkaitan dengan pengadaan ruang public untuk perkembangan masyarakat, keseimbangan lingkungan, menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan berkualitas. Ruang publik seperti taman, perpustakaan, kebun kota, rumah budaya dan kesenian, dan bentuk-bentuk penggunaan lain yang serupa akan  berpengaruh dalam menciptakan iklim yang baik dalam suatu lingkungan. Saat ini pemerintah hanya fokus membahas tanah dan pertanian, tidak menilik non-pertanian, pemerintah juga kurang serius dalam merealisasikan reforma agraria ini dalam berbagai lapisan.
Kesimpulan
Antara program PTSL yang dapat langsung dilihat hasilnya dalam jangka waktu relatif singkat serta membawa citra positif bagi pemerintah dibandingkan dengan program reforma agraria yang tentu saja perlu proses panjang. Reforma agraria yang pada dasarnya dapat mengubah tatanan sosial akan memunculkan pergolakan di kalangan tuan tanah maupun masyarakat kecil. Melihat program PTSL yang terus bergerak maju, sedangkan reforma agraria terus tertinggal karena kemajuan tersebut, diharapkan tidak akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Legalisasi aset tentu saja akan disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat karena aset yang mereka kuasai akan dengan mudah dilegalkan. Namun pemerintah juga harus mengingat ketimpangan yang sudah ada tidak akan terhindarkan. Pemerintah tidak boleh lupa bahwa ketimpangan merupakan akar dari berbagai konflik agraria yang selama beberapa dekade ini terjadi di Indonesia. Dan harus diselesaikan karena memang urgensi terbesarnya pada ketimpangan tanah ini.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE